in

Pengakuan Mengejutkan dari Istana Soal Pengesahan UU Cipta Kerja

INEWS – Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ternyata menimbulkan berbagai masalah. Sebab, usai diketok oleh DPR, sejumlah penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat.

Tak hanya itu saja, dalam rangkaian pengesahan tersebut juga terjadi keanehan, yakni tak adanya draft final dan percepatan waktu pengesahan yang mendadak.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengakui adanya kesan terburu-buru dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

“Kesan di publik yang kami tangkap, ya, terlalu terburu-buru. Itu memang tidak bisa kami pungkiri, memang kesannya begitu,” jelas Ade Irfan dalam sebuah diskusi virtual bertema Omnibus Law dan Aspirasi Publik, Sabtu (17/10).

Akan tetapi menurut Irfan, makin cepat RUU itu disahkan dan diberlakukan, publik juga akan segera merasakan manfaatnya.

“Kandungan atau penerapan undang-undang tersebut bisa berlaku dan dimanfaatkan oleh kepentingan umum,” jelasnya.

Irfan juga mengatakan bahwa manfaat UU yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law tersebut merupakan sebuah langkah dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

“Setiap tahunnya yang lulus SMA itu membutuhkan pekerjaan, dan ini belum bisa disahuti pemerintah,” ujar Irfan.

Irfan membeberkan, bahwa Omnibus Law Cipta Kerja tersebut akan memudahkan seseorang membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, menjamin perizinan bagi UMKM lebih luwes.

“Ini memudahkan siapa pun. Selama ini orang mungkin ada kejengkelan, ada apatis jika mengurus izin-izin usaha, karena banyaknya persoalan-persoalan birokrasi yang terjadi,” ujarnya.

Halaman: 1 2

Kode Redeem FF (Free Fire) 21 Oktober 2020

Megawati Soekarnoputri Diusulkan Diangkat sebagai Pahlawan Nasional